Jokowi Presiden Koruptor Lengser

Sosiolog dari Universitas Indonesia Thamrin Amal Tomagola menilai, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejaksaan Agung akan semakin berhasil jika Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden Indonesia pada tahun 2014 mendatang.
"Gencarnya KPK mengungkap kasus korupsi akan lebih hebat jika Jokowi menjadi presidennya, dia bisa turun ke bawah dan pro rakyat," nilai Thamrin di Jakarta, Jum`at (23/8/2013).
Menurutnya, jika Jokowi terpilih menjadi presiden, pemberantasan korupsi akan bisa lebih hebat, karena dia akan arahkan dan perbaiki lembaga negara, misalnya Mahkamah Konstitusi (MK) yang sekarang ada penunjukan Patrialis Akbar. Kemudian, imbuhnya, jika Jokowi menjadi presiden, Thamrin juga meyakin pria kurus ini akan memperbaiki KPK, Mahkamah Agung (MA), dan MK agar tidak menjadi sarang korupsi. Namun demikian, hal tersebut harus mendapat dukungan dari berbagai kalangan.
"Implementasinya, dengan syarat anggota DPR sedilkit musang-musangnya di Banggar. Jadi setiap Pemilu, musang-musangnya harus terus dikurangi, tahun 99 misalnya 100%, 2014 di kurangi secara bertahap, karena rakyat tahu siap musang-musang yang harus tidak dipilih," tandasnya.
Selain itu, Thamrin juga menyakini Jokowi akan tetap pro rakyat jika menjabat presiden sebagaimana diamanatkan konstitusi negara kita yang kerap dilanggar para petinggi negeri, seperti dibubarkannya Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) oleh MK.
"Dengan putusan MK, dulu BP Migas dibubarkan karena tiga pertimbangan, yaki pro asing, sarang korupsi, dan tidak mendapat ladang minyak baru. Ini langgar konstitusi, lembaga negara tidak boleh pro asing. Itu langgar, apalagi korupsi," tegasnya.
Jokowi merupakan sosok yang tidak pro asing dan tetap akan pro rakyat, sehingga melakukan pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dan beratkan pajak kelas atas. "Kalau Jokowi pro rakyat, maka tidak akan pro asing dan akan melakukan pembangunan yang pro rakyat, serta beratkan pajak kelas atas," tandasnya.
Mengingat diperlukannya sosok Jokowi untuk memimpin dan menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, Thamrin menilai seluruh rakyat Indonesia tak harus menunggu Jokowi menyelesaikan jabatannya sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta.
"Saya kira, di tingkat nasional lebih perlu dan sangat penting sekarang, karena kalau tunggu beresi Jakarta, itu terlalu lama, karena masalah Jakarta, 95%-nya disuguhkan pemerintah pusat. Jadi sudah saatnya dikolaborasikan dengan langkah BW, Abraham Samad, dan Busyro Muqoddas," pungkasnya.

Sumber :
gatra.com