Cuma Jokowi Yang Bisa Tertibkan Tanah Abang, Yang Lain Lewat

Kesemrawutan yang terjadi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, disebabkan karena banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang menggelar dagangannya di bahu jalan, membuat kawasan tersebut menjadi biang kemacetan. Penertiban PKL yang berjualan di pinggir-pinggir jalan dengan solusi direlokasi diakui aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan juga pedagang sebagai terobosan positif dari kepemimpinan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Apalagi, penertiban terhadap PKL yang berjualan tidak pada tempat yang semestinya itu dilakukan tidak dengan cara-cara kekerasan. Selain dengan cara persuasif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga langsung memberi solusi. “Dia doang Gubernur (Jokowi) yang bisa rombak Tanah Abang. Dulu Sutiyoso dan Foke enggak bisa," kata Opick, 40 tahun, salah seorang pedagang di Tanah Abang saat ditemui detikcom, Jumat pekan lalu.
Opick mengaku ketika aparat Satpol PP belum lama ini melakukan penertiban PKL tidak diwarnai bentrokan sama sekali. "Enggak ada main kasar. Dia (petugas) bilangnya bagus dan kata-katanya juga bagus, bahkan kita malah dibantu mengangkat barang,” ungkap Opick yang berdagang sepatu ini.
Dia membandingkan dengan era gubernur-gubernur DKI sebelumnya dalam penanganan persoalan PKL Tanah Abang. "Pada zaman Sutiyoso malah ada pedagang dan Satpol PP berperang, bahkan pedagang sampai bakar mobil Trantib karena mereka arogan, dan masyarakat enggak suka,” tegas Opick yang sudah berjualan di Tanah Abang selama belasan tahun ini.
Pendekatan Satpol PP yang lebih persuasif itu menurut beberapa anggota Satpol PP memang karena ada perintah dari pimpinan. Menurut salah seorang petugas Satpol PP yang biasa bertugas di Tanah Abang Endang Martoni, 49 tahun, dulu mereka bersikap keras juga karena sistem kerja yang ditanamkan saat itu menuntut mereka harus keras.
“Dahulu perintahnya lain sama sekarang, dulu setiap kita melingkar (operasi) ada pedagang langsung digaruk, diangkat. Sekarang perintahnya harus menghimbau dulu,” kata Endang saat ditemui sedang berjaga di Tanah Abang, Jumat pekan lalu. Pria yang sudah bergabung di Satpol PP sejak zaman Sutiyoso pada 2000 lalu itu mengaku tugasnya pun sekarang jadi terasa lebih ringan karena hampir tak ada perlawanan dari pedagang.
Endang melanjutkan, ia dan puluhan petugas Satpol PP lain dari Kecamatan Tanah Abang ditugaskan untuk berjaga setidaknya hingga dua bulan ke depan, hingga selesai renovasi Blok G dan para pedagang mulai betah berdagang di sana.

Kepala Satpol PP DKI, Kukuh Hadisantoso, mengakui dalam pemerintahan Jokowi pihaknya tidak hanya menertibkan tapi memberi solusi. "Bukan sekadar menggusur tapi menata. PKL dikasih tempat yang bagus, tempatnya di cat agar menarik, mereka tak lagi kehujanan dan kepanasan," Kata Kukuh, Jumat pekan lalu.
"Kalau bicara yang beli siapa, pembeli itu nanti pasti akan mencari, kita pancing ke sana. Nanti lama-lama akan ke sana. Ini kan proses," ujar Kukuh melanjutkan.

Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna mengatakan dari segi struktur, Jakarta sudah mempunyai banyak aturan, pedoman, dan arahan untuk mengatur masyarakat. Sayangnya, selama ini Perda Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum itu sulit ditegakkan karena tak didukung aktor yang kuat yang bisa menggerakkan seluruh unsur pemerintahan dan kelompok aktor lain.
"Di sinilah peran aktif Jokowi sebagai aktor yang mampu menggerakkan supaya kebijakan atau Perda itu dijalankan. Selama ini banyak aparat di bawah tidak tahu harus berbuat bagaimana karena dia berhadapan dengan struktur dan aktor yang lebih besar," ujar Yayat, selasa (20/8/2013).

Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana, mengakui peralihan Satpol PP yang kini lebih komunikatif dan tak lagi menggunakan cara kekerasan untuk penertiban seperti pada masa lalu adalah sebuah perubahan yang besar. “Pastinya ini ada pengaruh dari kepemimpinan Pak Jokowi. Monitoring yang melekat, turun ke lapangan, dan ketegasan dalam eksekusi,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Selasa (20/8/2013).

Sumber :
detik.com